Barang Impor Harus Diseleksi Ketat

13-03-2013 / KOMISI VI

 

Masuknya barang-barang impor ternyata banyak merugikan importir dan konsumen di dalam negeri. Kualitas barangnya sangat buruk. Pengawasan di bea cukai harus diperketat. Ini semua untuk melindungi industri dalam negeri juga agar tidak kalah dengan produk-produk impor.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI Refrizal (F-PKS) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan AISI, LPEI, HKII, dan GPEI, Rabu (13/3). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) tersebut, beragendakan mendengarkan masukan dari 4 asosiasi eksportir untuk menyusun RUU Perdagangan dan RUU Perindustrian.

Diungkapkan Refrizal, banyak barang impor elektronik yang tidak berkualitas masuk ke Indonesia. Dicontohkannya, produk seperti tv plat dan lampu neon tidak berkualitas dibiarkan bebas masuk begitu saja. Ada lampu neon yang seminggu dipakai sudah rusak. Belum lagi produk buah-buahan seperti jeruk yang sudah busuk ketika berada di tangan konsumen kita. “Bagaimana barang-barang seperti itu bisa masuk?” tanya Refrizal.

Di sinilah pentingnya melindungi industri nasional dari serbuan barang-barang impor. “Harus ada perlakuan khusus terhadap industri dalam negeri,” katanya lagi. Pasti ada yang bermain di bea cukai dengan masuknya barang-barang impor berkualitas buruk itu. Akirnya, industri dalam negeri kita pasti dirugikan. Refrizal memelesetkan produk impor itu dengan sebutan produk “Spanyol” alias separuh nyolong.

Sementara Aria Bima saat memimpin rapat juga mengungkapkan, Komis VI kali ini banyak belajar dari masukan 4 asosiasi eksportir nasional. Dan RUU ini, katanya, cenderung liberal dan kurang mementingkan produk nasional. “RUU ini dibuat saat neraca perdagangan kita minus.” Untuk itu, Komisi VI akan berkunjung ke ITB, ITS, dan UGM untuk menggali lebih dalam blue print perindustrian dan perdagangan kita. (mh). foto:od/parle/ry

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...